Desak Transparansi Penegakan Hukum, Koalisi Pers Sumsel Siapkan Aksi Besar 11 November

Desak Transparansi Penegakan Hukum, Koalisi Pers Sumsel Siapkan Aksi Besar 11 November

PALEMBANG – CITRA NUSANTARA NEWS |Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua jurnalis dan seorang mahasiswa di depan Mapolda Sumatera Selatan kembali menjadi perhatian kalangan pers.

 

Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) secara terbuka menyampaikan enam poin tuntutan kepada Polda Sumsel. Mereka meminta agar proses penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.

 

Pernyataan sikap disampaikan oleh Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, didampingi sejumlah perwakilan organisasi pers dan pimpinan media di Sumatera Selatan, Senin (2/11/2026).

 

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua AJI Palembang RM Resha A Usman, Pemred Sriwijaya Post–Tribun Sumsel Prawira Maulana, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Oktaf Riady, Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga PWI Sumsel Anwar Rasuan, Ketua SMSI Sumsel Jon Heri, serta Pemred PalTV Firman Hidayat.

 

Dalam pernyataan tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyoroti beberapa hal yang dianggap perlu mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian.

 

Enam tuntutan yang disampaikan meliputi:

 

1. Meminta transparansi hasil pemeriksaan terhadap Irwasda Polda Sumsel.

2. Meminta keterbukaan hasil pemeriksaan terhadap dua organisasi yang berada di lokasi kejadian.

3. Mempertanyakan perkembangan penanganan kasus pengeroyokan dan belum adanya konferensi pers resmi mengenai penangkapan para terduga pelaku.

4. Meminta penanganan serius terhadap dugaan pemukulan terhadap salah satu korban oleh oknum anggota kepolisian.

5. Mendesak Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) membentuk tim investigasi independen.

6. Menggelar aksi massa lanjutan pada 11 November 2026 dengan melibatkan jurnalis se-Sumatera Selatan.

 

Koalisi menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar publik dapat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan. Terlebih, kasus tersebut menyangkut keselamatan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan.

 

Rencana aksi lanjutan pada 11 November 2026 mendatang menjadi salah satu langkah Koalisi Pers Sumsel untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal proses penegakan hukum.

 

Koalisi berharap Polda Sumsel memberikan respons dan penjelasan terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan.

 

Persoalan ini juga menjadi perhatian penting mengenai perlindungan profesi jurnalis serta jaminan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (key)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *